Home > News > Efisiensi, Inovasi, dan Birokrasi

Efisiensi, Inovasi, dan Birokrasi

Ekonomi dan inovasi tak pelak lagi adalah dua faktor utama pembangunan.

Dalam hal ekonomi, masalah utama Indonesia saat ini adalah kelemahan di sisi penawaran yang berhulu pada tiga sebab: infrastruktur yang kurang memadai, sistem logistik yang masih jauh dari tingkat efisien, serta lemahnya keterkaitan antarwilayah dan antardaerah.

Maka, produksi menjadi suboptimal dan yang diproduksi pun mengandung premi biaya ekonomi tinggi di dalam struktur ongkosnya.

Akibatnya, produk Indonesia di pasar internasional menjadi kurang kompetitif karena beban inefisiensi didorong ke harga. Celakanya lagi, untuk banyak barang, Indonesia adalah pemain ”penerima harga” (price-taker). Artinya, banyak produsen kita yang bahkan tidak mampu menaikkan harga sebagai kompensasi dari inefisiensi yang dialami dalam rantai produksinya.

Ketika ada tekanan lain, seperti krisis ekonomi global, misalnya, sebagian mereka harus berpindah ke sektor lain atau mengurangi kapasitasnya, termasuk memberhentikan sejumlah pekerja.

Akibat inefisiensi yang terlihat di dalam negeri adalah sering terjadinya disparitas harga yang luar biasa tinggi antara satu daerah dan daerah yang lain, bahkan untuk barang pokok yang relatif homogen. Secara rata-rata pun, biaya transportasi barang di Indonesia sangat tinggi.

Beberapa seri studi memperkirakan biaya logistik Indonesia mencapai 14 persen dari biaya produksi (bandingkan dengan Jepang yang hanya 4 persen). Dari biaya logistik ini, sebagian besarnya berhubungan dengan kondisi infrastruktur, topografi, dan pungutan di jalan. Biaya mengantar barang tipikal di jalan-jalan di Indonesia dengan menggunakan truk tipikal adalah Rp 3.300 per kilometer. Bandingkan dengan rata-rata ASEAN yang Rp 2.200 per kilometer. Bagi wilayah yang juga bergantung pada transportasi air selain darat dalam mengantar barang, biaya itu bahkan bisa mencapai Rp 5.000 per kilometer (LPEM- FEUI 2005, 2008, 2010).

Jika tantangan ekonomi adalah pencapaian keseimbangan yang efisien, tantangan teknologi adalah inovasi yang mampu mendorong batas potensi produksi keluar. Selama ini kita mengejar efisiensi dengan memaksimalkan produksi dengan kendala biaya tinggi serta teknologi yang secara umum masih pas-pasan. Potensi pertanian Indonesia besar, termasuk untuk beralih dari agraria tradisional ke agroindustri dan agribisnis.

Namun, meskipun biaya ekonomi tinggi bisa ditekan, teknologi yang dipakai masih belum memungkinkan produksi yang berkualitas dan jumlah yang besar. Dibutuhkan inovasi di berbagai lini, mulai dari pembibitan hingga pengolahan, untuk bisa memaksimalkan nilai tambah. Demikian juga dengan sektor manufaktur. Pola deindustrialisasi beberapa tahun belakangan adalah isyarat jelas betapa inovasi sangat dibutuhkan.

Terakhir, pembangunan pun semakin dituntut untuk berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Di sini peran inovasi menjadi vital, misalnya untuk peningkatan teknologi energi terbarukan.

Semakin tambun

Dengan dibentuknya dua lembaga baru, Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN), tampak makin jelas komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan, dengan juga mempertimbangkan kualitas, lewat dimensi ekonomi dan inovasi. Masuknya beberapa orang terbaik dalam kedua lembaga itu juga membesarkan hati.

Fungsi rekomendasi yang dimandatkan kepada KEN dan KIN semestinya dapat membantu Presiden memutuskan kebijakan di level paling tinggi untuk kemudian dilaksanakan di kementerian teknis. Sifat kedua lembaga yang melintasi fungsi kementerian ikut menjadi modal meminimalkan konflik ego sektoral yang sering menjadi kendala dalam jumudnya birokrasi selama ini.

Namun, wajar ada beberapa pertanyaan yang timbul. Pertama, tidak begitu jelas apakah tugas kedua lembaga baru itu akan bertumpang tindih dengan sistem yang sudah ada. Kedua, apakah rekomendasi dari kedua lembaga itu memang bisa dilaksanakan oleh kapasitas birokrasi saat ini (jika ya, mengapa perlu lembaga yang baru; jika tidak, haruskah ada perombakan sistem lagi). Ketiga, dan mungkin paling sering didengar sekarang, apakah dengan adanya lembaga-lembaga ini berarti birokrasi semakin tambun dan karenanya justru semakin lambat.

Bahwa eksekutif telah menjadi demikian tambun memang cukup mengkhawatirkan. Alih-alih efisien, ia justru bisa menciptakan komplikasi yang tak perlu. Dan, ketika jumlah personalia di level atas bertambah signifikan, tidak jarang pola yang sama akan menular ke bawah dan ke daerah. Saat ini kabinet terdiri atas 34 menteri, termasuk tiga menteri koordinator, serta empat pejabat setingkat menteri. Juga telah ditunjuk beberapa wakil menteri. Dengan ukuran sebesar itu, agak sulit membayangkan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pengambilan kebijakan.

Contohnya, Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Ia adalah ide yang bagus: unit yang bertugas mengatasi kebuntuan (de-bottlenecking) dalam pelaksanaan tugas birokrasi. Namun, tidak jelas benar bagaimana mestinya koordinasi antara unit tersebut dan ketiga menteri koordinator (politik, hukum, dan keamanan; ekonomi; serta kesejahteraan rakyat).

Yang mengkhawatirkan adalah jika tercipta ketegangan di antara mereka, mengingat ada dan aktifnya unit ini bisa dilihat sebagai cerminan ketidakmampuan ketiga menteri koordinator. Risiko sebaliknya adalah ”tragedi barang milik bersama” (tragedy of the common): masing-masing mengharapkan pihak lain yang akan melaksanakan tugasnya. Akibatnya, justru tak ada yang tuntas. Jika kekhawatiran ini benar, tambahan lembaga-lembaga yang baru itu kemungkinan akan membuat sistem ini menjadi lebih kompleks lagi.

Banyaknya ahli yang berkualitas tinggi dan berintegritas ditempatkan pada posisi yang tumpang tindih merupakan relokasi yang mahal. Bukan saja karena yang bersangkutan tak dapat mengoptimalkan fungsinya pada tempat yang pas, tetapi jika mereka tak dapat merealisasikan visi mereka, nilai tambah dari penciptaan lembaga-lembaga baru mungkin berada di bawah biaya mis-alokasi sumber daya manusia.

Semoga kekhawatiran ini berlebihan.

Categories: News Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: